BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPALA BPPKAD

YOHAN TONO TENOUYE, S.E

Pembina IV/a

19700129 199701 1 001

TUGAS :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gurbernur dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

FUNGSI :

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Penyusunan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD.
Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan fungsi BUD.
Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan.
Membantu pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah. di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

WHAINDA APRIANTO, S.E

Pembina IV/a

19760428 200112 1 004

TUGAS :

Membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan.

FUNGSI :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Pengadaan Barang Mililk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pemeliharaan Barang Mililk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

SUB BIDANG PROGRAM

Nama Pejabat

Pangkat / Golongan

00000000 000000 0 000

TUGAS :

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

FUNGSI :

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD.
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ROLLY KOTOUKI, A.Md

Penata Tk.I III/d

19710104 200012 2 007

TUGAS :

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

FUNGSI :

Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor.
Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian.
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas.
Pemindahan Tugas ASN.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dar1 Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional kantor.
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah.
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah.
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.
Pengolahan Data Retribusi Daerah.
Penetapan Wajib Retribusi Daerah.
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nama Pejabat

Pangkat / Golongan

00000000 000000 0 000

TUGAS :

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

FUNGSI :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

CHURSLEISON RICHARD KABUHUNG, S.IP, M.AP

Pembina IV/a

19740212 199503 1 005

TUGAS :

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Perencanaan Anggaran Daerah.

FUNGSI :

Mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA/PPAS Perubahan.
Mengoordinasikan penyusunan RKA SKPD dan/atau RKA SKPD Perubahan.
Mengoordinasikan penyusunan DPA SKPD dan/atau DPA SKPD Perubahan.
Penyusunan peraturan daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD.
Mengoordinasikan dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran daerah.
Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah.
Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah.
Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan daerah.
Pembinaan perencanaan penganggaran perangkat daerah dan kabupaten/kota;
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan
Mengoordinasikan pembinaan penyusunan peraturan daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD.
Pembinaan implementasi Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan anggaran daerah kabupaten/kota.
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi.
Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN I

Nama Pejabat

Pangkat / Golongan

00000000 000000 0 000

TUGAS :

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelal<sanaan kebijakan teknis perencanaan anggaran daerah I.

FUNGSI :

Mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA/PPAS Perubahan.
Mengoordinasikan penyusunan RKA SKPD dan/atau RKA SKPD Perubahan pada perangkat daerah pelaksanaan urusan konkuren.
Mengoordinasikan penyusunan DPA SKPD dan/atau DPA SKPD Perubahan pada perangkat daerah pelaksanaan urusan konkuren.
Mengoordinasikan dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran daerah.
Mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah.
Mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan daerah.
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada perangkat daerah pelaksanaan urusan konkuren.
Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN II

Nama Pejabat

Pangkat / Golongan

00000000 000000 0 000

TUGAS :

Membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan anggaran daerah II.

FUNGSI :

Mengoordinasikan penyusunan RKA SKPD dan/atau RKA SKPD Perubahan pada perangkat daerah pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, urusan pemerintahan umum dan unsur pelaksana otonomi khusus.
Mengoordinasikan penyusunan DPA SKPD dan/atau DPA SKPD Perubahan pada perangkat daerah pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, urusan pemerintahan umum dan unsur pelaksana otonomi khusus.
Penyusunan peraturan daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD.
Mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah.
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada perangkat daerah pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, urusan pemerintahan umum dan unsur pelaksana otonomi khusus.
Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsinya.

SUBBIDANG DUKUNGAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

ARSENIUS LAMBA, S.E

Penata Tingkat I III/d

19810704 201004 1 001

TUGAS :

Membantu Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dukungan teknis perencanaan anggaran daerah.

FUNGSI :

Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
Pembinaan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan anggaran daerah kabupaten/kota.
Mengoordinasikan pembinaan penyusunan peraturan daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD.
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi.
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran APBD.
Konsultasi dan koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
Pembinaan perencanaan penganggaran perangkat daerah dan kabupaten/kota.
Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

MUCH SUROTO, S.T

Pembina IV/a

19740221 200012 1 005

TUGAS :

Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan, penyusunan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Bidang Keuangan, kegiatan Akuntansi, serta Pelaporan dan Evaluasi Keuangan Daerah.

FUNGSI :

Koordinasi dan pengelolaan di bidang perbendaharaan daerah.
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.
Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUBBIDANG PERBENDAHARAAN

IVANA YULI ASTUTI, S.E

Penata III/c

19800728 201001 2 019

TUGAS :

Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Perbendaharaan.

FUNGSI :

Mengoordinasikan dan mengelola kas daerah.
Mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
Menyiapkan, melaksanakan pengendalian dan menerbitkan Anggaran Kas dan SPD.
Menatausahakan pembiayaan daerah.
Melakukan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
Melakukan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
Melakukan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan.
Melakukan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
Melakukan Penatausahaan Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah.
Penyaluran Bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi.
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan Daerah.
Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi.
Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

RANDOLPH ZIKI PATAI, S.E

Penata Muda Tk. I III/b

19900209 201407 1 001

TUGAS :

Membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melakukan penyiapan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, Kegiatan Akuntansi.

FUNGSI :

Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
Melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
Melakukan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
Melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
Melakukan Penyusunan Tanggapan/Tindaklanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan kerugian Daerah.
Melakukan penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Melakukan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Melakukan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Melakukan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
Analisis Investasi Pemerintah Daerah.
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah.
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah.
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.
Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUBBIDANG DUKUNGAN TEKNIS PEREBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

ANTOMINA WAFOM, SE.Ak

Penata Tk. I III/d

19830827 201004 2 001

TUGAS :

Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam melakukan penyiapan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Pelaporan, Evaluasi, dan Dulrungan Teknis Keuangan Daerah.

FUNGSI :

Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Bidang Pelaksanaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Bidang Bidang Pelaksanaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Pembinaan Sistern Informasi Pe1nerin tah Daerah Bidang Pelaksanaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daeran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah.
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan Daerah.
Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG BARANG MILIK DAERAH

Nama Pejabat

Pangkat / Golongan

00000000 000000 0 000

TUGAS :

Mengoordinasikan dan melaksanakan Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penilaian, Pemusnahan, Penghapusan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, pengamanan dan pemeliharaan, pembukuan, inventarisasi, dan penyusunan pelaporan Barang Milik Daerah serta merumuskan penyusunan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

FUNGSI :

Penyusunan Standar Harga.
Penyusunan Standar Barang.
Penyusunan Standar Kebutuhan.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan penggunaan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan pemusnahan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan Kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan penilaian Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan pembukuan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan inventarisasi Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi.
Mengoordinasikan dengan seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah.
Penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

SUBBIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN, PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMD

IRENE OLHAN RUMBRAR, S.Pi

Penata Tk. I III/d

19790527 200012 2 003

TUGAS :

Membantu Kepala Bidang Barang Milik Daerah dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI :

Penyusunan Standar Harga.
Penyusunan Standar Barang.
Penyusunan Standar Kebutuhan.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan penggunaan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan pemusnahan Barang Milik Daerah.
Pelaksanaan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

SUBBIDANG PEMANFAATAN, PENILAIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD

EXEL DOMINICK LANTEMONA, S.STP

Penata Muda Tk. I III/b

19960105 201708 1 003

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BMD

NIRWAN PRASETYO, S.E

Penata III/c

19840611 201104 1 003

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

Nama Pejabat

Pangkat / Golongan

00000000 000000 0 000

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

ISKANDAR S.Sos M,AP

Penata Tk. I III/d

19720415 199303 1 011

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

SUBBIDANG VERIFIKASI

HANA PRIHARTINI WIJAYATININGSIH,S.E

Penata Tk. I III/b

197720423 200212 2 003

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

SUBBIDANG PELAPORAN

Nama Pejabat

Pangkat / Golongan

00000000 000000 0 000

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DORLINCE SENANDI, S.Pd., M.Si

Pembina IV/a

19651014 199002 2 001

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

SUBBIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN

Nama Pejabat

Pangkat / Golongan

00000000 000000 0 000

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

SUBBIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN

TINUS NOMBA TUMALE, ST

Penata Tk. I III/d

19810131 201004 1 001

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

SUBBIDANG PENGAWASAN DAN KEBERATAN

WILLEM WAKERWA, S.E

Penata III/c

19760206 201004 1 005

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

CABANG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (CBPKD)

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

JABATAN FUNGSIONAL

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

STAFF

TUGAS :

-

FUNGSI :

-

BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH

Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

BIDANG BPPKAD

Provinsi Papua Tengah

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Barang Milik Daerah

Tentang Kami

About BPPKAD

Seputar BPPKAD

Informasi Terkini

Optimalkan Aset Daerah, Dongkrak PAD dengan Pengelolaan BMD yang Efektif

Barang Milik Daerah (BMD), aset berharga milik setiap daerah, memiliki peran penting dalam menunjang kinerja pemerintah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan …

Sri Mulyani Apresiasi Peran BPK sebagai Pilar Akuntabilitas Keuangan Negara

Jakarta, 6 Maret 2023 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai mitra sekaligus pilar akuntabilitas pengelolaan keuangan negara …

Pengelolaan Keuangan Daerah: Menuju Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Hak …

Data Pegawai BPPKAD

Papua Tengah

Struktur Organisasi

BPPKAD

BPPKAD PROVINSI PAPUA TENGAH

Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

BIDANG BPPKAD

Provinsi Papua Tengah

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Barang Milik Daerah

Tentang Kami

About BPPKAD

Seputar BPPKAD

Informasi Terkini

Optimalkan Aset Daerah, Dongkrak PAD dengan Pengelolaan BMD yang Efektif

Barang Milik Daerah (BMD), aset berharga milik setiap daerah, memiliki peran penting dalam menunjang kinerja pemerintah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan …

Sri Mulyani Apresiasi Peran BPK sebagai Pilar Akuntabilitas Keuangan Negara

Jakarta, 6 Maret 2023 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai mitra sekaligus pilar akuntabilitas pengelolaan keuangan negara …

Pengelolaan Keuangan Daerah: Menuju Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hak …

Data Pegawai BPPKAD

Papua Tengah

Struktur Organisasi

BPPKAD

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Hak …